Sejarah Lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPPNU )

Lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPPNU )

Sejarah kelahiran IPPNU dimulai dari perbincangan ringan oleh beberapa remaja putri

yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta, tentang keputusan Muktamar

NU ke-20 di Surakarta. Maka perlu adanya organisasi pelajar di kalangan Nahdliyat. Hasil obrolan

ini kemudian dibawa ke kalangan NU, terutama Muslimat NU, Fatayat NU, GP. Ansor, IPNU dan

Banom NU lainnya untuk membentuk tim resolusi IPNU putri pada kongres I IPNU yang akan

diadakan di Malang. Selanjutnya disepakati bahwa peserta putri yang akan hadir di Malang

dinamakan IPNU putri. 

Dalam suasana kongres, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 5 Maret 1955,

ternyata keberadaan IPNU putri masih diperdebatkan secara alot. Rencana semula yang menyatakan

bahwa keberadaan IPNU putri secara administratif menjadi departemen dalam organisasi IPNU.

Namun, hasil pembicaraan dengan pengurus teras PP IPNU telah membentuk semacam kesan

eksklusifitas IPNU hanya untuk pelajar putra. Melihat hasil tersebut, pada hari kedua kongres,

peserta putri yang terdiri dari lima utusan daerah (Yogyakarta, Surakarta, Malang, Lumajang dan

Kediri) terus melakukan konsultasi dengan jajaran teras Badan Otonom NU yang menangani

pembinaan organisasi pelajar yakni PB Ma’arif (KH. Syukri Ghozali) dan PP Muslimat (Mahmudah

Mawardi). Dari pembicaraan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yakni: 

• Pembentukan organisasi IPNU putri secara organisatoris dan secara administratif

terpisah dari IPNU 

• Tanggal 2 Maret 1955 M/ 8 Rajab 1374 H dideklarasikan sebagai hari kelahiran

IPNU putri. 

• Untuk menjalankan roda organisasi dan upaya pembentukan-pembentukan cabang

selanjutnya ditetapkan sebagai ketua yaitu Umroh Mahfudhoh dan sekretaris

Syamsiyah Mutholib. 

• PP IPNU putri berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah. 

• Memberitahukan dan memohon pengesahan resolusi pendirian IPNU putri kepada

PB Ma’arif NU. Selanjutnya PB Ma’arif NU menyetujui dan mengesahkan IPNU

putri menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). 

Dalam perjalanan selanjutnya, IPPNU telah mengalami pasang surut organisasi dan

berbagai peristiwa nasional yang turut mewarnai perjalanan organisasi ini. Khususnya di tahun 1985, ketika pemerintah mulai memberllakukan UU No. 08 tahun 1985 tentang keormasan khusus

organisasi pelajar adalah OSIS, sedangkan organisasi lain seperti IPNU-IPPNU, IRM dan lainnya

tidak diijinkan untuk memasuki lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pada Kongres IPPNU IX di

Jombang tahun 1987, secara singkat telah mempersiapkan perubahan asas organisasi dan IPPNU

yang kepanjangannya “Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama” berubah menjadi “Ikatan Putri-Putri

Nahdlatul Ulama”. 

Selanjutnya, angin segar reformasi telah pula mempengaruhi wacana yang ada dalam

IPPNU. Perjalanan organisasi ketika menjadi “putri-putri” dirasa membelenggu langkah IPPNU

yang seharusnya menjadi organisasi pelajar di kalangan NU. Keinginan untuk kembali ke basis

semula yakni pelajar demikian kuat, sehingga pada kongres XII IPPNU di Makasar tanggal 22-25

Maret tahun 2000 mendeklarasikan bahwa IPPNU akan dikembalikan ke basis pelajar dan

penguatan wacana gender. 

Namun, pengembalian ke basis pelajar saja dirasa masih kurang. Sehingga pada Kongres

ke XIII IPPNU di Surabaya tanggal 18-23 Juni 2003, IPPNU tidak hanya mendeklarasikan kembali

ke basis pelajar tetapi juga kembali ke nama semula yakni “Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama”. Dengan perubahan akronim ini, IPPNU harus menunjukkan komitmennya untuk

memberikan kontribusi pembangunan SDM generasi muda utamanya di kalangan pelajar putri

dengan jenjang usia 12-30 tahun dan tidak terlibat pada kepentingan politik praktis yang bisa

membelenggu gerak organisasi. Namun perlu juga dipahami bahwa akronim “pelajar” lebih

diartikan pada upaya pengayaan proses belajar yang menjadi spirit bagi IPPNU dalam berinteraksi

dan bersosialisasi dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia dengan mengedepankan

idealisme dan intelektualisme .